Politik pendidikan
colonial erat hubungannya dengan politik mereka pada umumnya, suatu politik
yang didominasi oleh golongan yang berkuasa dan tidak didorong oleh nilai-nilai
etis dengan maksud untuk membina kematangan politik dan kemerdekaan tanah
jajahannya. Berhubungan dengan sikap itu dapat kita lihat sejumlah ciri politik
dan prakti pendidikan tertentu.
- Ø Menurut Tilaar (1995) dalam
pandangannya menyebutkan ada 5 ciri yang dapat ditemukan pendidikan kita dimasa
colonial belanda yaitu:
- System Dualisme
Dalam system dualisme
diadakan garis pemisahan antara system pendidikan untuk golongan Eropa dan
system pendidikan unutk golongan bumi putra. Jadi disini diadakan garis pemisah
sesuai dengan politik colonial yang membedakan antara bumi putra dan pihak
penjajah.
2.
System
Korkondasi
System ini berarti
bahwa pendidikan didaerah penjajahan disesuaikan dengan pendidikan yang
terdapat di Belanda. System ini diasumsikan bahwa dengan System yang
berkrkondasi dengan system yang ada di negeri Belanda, maka mutu pendidikan
terjamin setingkat pendidikan di Negara Belanda.
3.
Sentralisasi
Kebijakan pendidikan
dizaman colonial diurus oleh departemen pengajaran. Departemen ini yang
mengatur segala sesuatu mengeani pendidikan dengan perwakilannya yang terdapat
dipropinsi-propinsi Besar.
4.
Menghambat
gerakan Nasional
Pendidikan pada masa
itu sangat selektif karena bukan diperuntukan untuk masyarakat pribumi putra
untuk mendapatkan pendidikan dengan seluas-luasnya atau pendidikan yang lebih
tinggi. Didalam kurikulum pendidikan colonial pada waktu itu, misalnya sangat
dipentingkan penguasaan bahasa belanda dan hal-hal mengenai negeri belanda.
Misalnya dalam pengajaran ilmu bumi, anak-anak bumi putra harus menghapal
kota-kota kecil yang ada di negeri Belanda.
5.
Perguruan
swasta yang militer
Salah satu perguruan
swasta yang gigih menentang kekuasaan colonial adalah seolah-olah taman siswa
yang didirikan oleh kihajar dewantara tanggal 3 juli 1922.
6.
Tidak
adanya perencanaan pendidikanyan sistematis
Perkembangan
pendidikan merupakan rangkaian kompromi antara usaha pemerintah untuk
memberikan pendidikan minimal bagi pribumi dan tuntutan yang terus menerus dari
pihak Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang sama dengan orang Belanda.
- Ø Menurut Prof. Dr. S. Nasution
mengemukakan enam cirri umum politik pendidikan Belanda, yaitu
- Dualisme
Dualisme dalam
pendidikan dengan adanya sekolah untuk anak Belanda dan untuk yang tak berada,
sekolah yang memberi kesempatan melanjutkan dan tidak memeberi kesempatan.
2.
Gradualisme
Gradualisme dengan
mengusahakan pendidikan rendah yang sederhana mungkin bagi anak Indonesia dan
memperlambat lahirnya sekolah untuk anak Indonesia.
3.
Prinsip
Konkordansi
Prinsip yang memaksa
semua sekolah berorientasi barat mengikuti model sekolah Nederland dan
menghalangi penyesuaiannya dengan keadaan Indonesia.
4.
Control
sentral yang kuat
Yang menciptakan
birokrasi yang ketat yang hanya memungkinkan perubahan kurikulum dengan
persetujuan para pembesar di Indonesia maupun di negeri Belanda.
5.
Tidak
adanya perencanaan pendidikan yang sistematis
Menyebabkan
pemerintah mengadakan percobaan dengan berbagai macam sekolah menurut keadaan
zaman.
6.
Pendidikan
pegawai sebagai tujuan utama sekolah.
Penyelenggaraan dan
penerimaan murid didasarkan atas kebutuhan pemerintah Belanda dalam tenaga
kerja.
Beberapa prinsip yang
oleh pemerintah Belanda diambil sebagai dasar kebijakannya di bidang pendidikan
antara lain:
- Menjaga jarak atau tidak memihak
salah satu agama tertentu;
- Memperhatikan keselarasan dengan
lingkungan sehingga anak didik kelak mampu mandiri atau mencari
penghidupan guna mendukung kepentingan kolonial;
- Sistem pendidikan diatur menurut
pembedaan lapisan sosial, khususnya yang ada di Jawa.
- Pendidikan diukur dan diarahkan
untuk melahirkan kelas elit masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai
pendukung supremasi politik dan ekonomi pemerintah kolonial. Jadi secara
tidak langsung, Belanda telah memanfaatkan kelas aristokrat pribumi untuk
melanggengkan status quo kekuasaan kolonial di Indonesia.