TERNATE – Data honorer
kategori 1 (K1) yang telah diumumkan, di sejumlah tempat diprotes
masyarakat. Bahkan, protes juga sudah mengalir ke Badan Kepegawaian
Negara (BKN) di Jakarta.
Namun, tidak demikian halnya dengan di Ternate. Hingga kemarin, belum ada protes masyarakat di masa uji publik terhadap daftar nama-nama honorer K1.
‘’Hingga saat ini memang belum ada keluhan dari masyarakat meskipun dalam surat edaran tersebut dibuka ruang untuk uji publik,’’ ujar Kepala BKD Junus Yau saat ditemui di ruang kerjanya, seperti diberitakan Malut Post (grup JPNN).
Dijelaskan Junus, uji publik sendiri berlaku selama 14 hari, terhitung sejak surat edaran tersebut dipublikasikan ke masyarakat, yakni Jumat (6/4) hingga 17 April nanti. ‘’Selama itu, masyarakat yang merasa tidak puas dapat melayangkan gugatan ke BKD,’’ katanya.
Namun penggugat harus mencantumkan nama jelas serta disertai data yang valid sebagai penguat gugatannya. Data tersebut akan dijadikan pembanding karena data yang diperoleh BKD saat ini merupakan data yang telah divalidasi oleh BKN dan BPKP.
‘’Nantinya data pembanding itu akan dikaji dan pimpinan SKPD yang pegawainya tergugat akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Untuk keputusan akhir, BKN lah yang menentukan,’’ ungkapnya.
Junus mengaku telah melakukan briefing kepada para honorer K1 mengenai uji publik yang dilakukan. ‘’Kami sudah sampaikan kepada mereka bahwa BKD tidak memiliki kepentingan apa-apa dengan publikasi tersebut. Ini hanya untuk menghindari manipulasi,’’ tandasnya.(mg -01/onk/sam/jpnn)
Namun, tidak demikian halnya dengan di Ternate. Hingga kemarin, belum ada protes masyarakat di masa uji publik terhadap daftar nama-nama honorer K1.
‘’Hingga saat ini memang belum ada keluhan dari masyarakat meskipun dalam surat edaran tersebut dibuka ruang untuk uji publik,’’ ujar Kepala BKD Junus Yau saat ditemui di ruang kerjanya, seperti diberitakan Malut Post (grup JPNN).
Dijelaskan Junus, uji publik sendiri berlaku selama 14 hari, terhitung sejak surat edaran tersebut dipublikasikan ke masyarakat, yakni Jumat (6/4) hingga 17 April nanti. ‘’Selama itu, masyarakat yang merasa tidak puas dapat melayangkan gugatan ke BKD,’’ katanya.
Namun penggugat harus mencantumkan nama jelas serta disertai data yang valid sebagai penguat gugatannya. Data tersebut akan dijadikan pembanding karena data yang diperoleh BKD saat ini merupakan data yang telah divalidasi oleh BKN dan BPKP.
‘’Nantinya data pembanding itu akan dikaji dan pimpinan SKPD yang pegawainya tergugat akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Untuk keputusan akhir, BKN lah yang menentukan,’’ ungkapnya.
Junus mengaku telah melakukan briefing kepada para honorer K1 mengenai uji publik yang dilakukan. ‘’Kami sudah sampaikan kepada mereka bahwa BKD tidak memiliki kepentingan apa-apa dengan publikasi tersebut. Ini hanya untuk menghindari manipulasi,’’ tandasnya.(mg -01/onk/sam/jpnn)
Sumber : JPNN